Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengkritik pengurusan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) | PT Kontak Perkasa Futures PusatOptimalisasi belanja negara, kata Sri Mulyani, diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan multiplier effect perekonomian, khususnya bagi masyarakat. Apalagi, "Oleh karena itu, rakornas ini untuk menyamakan pesepsi dan memastikan pelaksankan anggaran bisa berjalan selancar mungkin dengan tata kelola yang baik," tambahnya. Lanjut Sri Mulyani, pelaksanaan rakornas juga didasari pemikiran bagaimana semakin pentingnya peranan K/L dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan program strategis nasional. Selain itu, rakornas juga dapat mengevaluasi berbagai kendala yang menghambat kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2016, antara lain pelaksanaan kegiatan yang tidak terencana dengan baik dan menumpuk diakhir tahun, ketidaktepatan waktu penyelesaian tagihan kepada negara, dan penyampaian data kontrak ke KPPN. "Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada K/L yang memiliki komitmen dan membuktikan dalam menggunakan anggaran negara, bukan untuk kepentingan k/L tetapi untuk masyarkat, diharapkan komitmen terus kuat, untuk keadilan dan kemakmuran," tandasnya. Apalagi, kata Sri Mulyani, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi seluruh kementerian/lembaga (K/L) dalam mengelola keuangan negara dari sisi belanja negara. "Rakornas ini sudah dilaksanakan sejak tahun dan spending review 2013, rakornas dilakukan untuk mengenali betapa pentingnya peran K/L dalam mengelola keuangan negara dari sisi belanja negara," ujarnya. Sri Mulyani menyebutkan, APBN 2017 telah ditetapkan belanja negara sebesar Rp 2.080,5 triliun. Kementerian /Lemabaga sebagai pengguna anggaran belanja berperan penting dalam optimalisasi anggaran belanja terutama untuk peningkatan sarana infrastruktur dan kesejahteraan sosial serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dalam rapat koordinasi nasional pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017, Sri Mulyani juga meminta kepada seluruh K/L untuk mengoptimalisasi anggaran belanja yang telah dialokasikan. Dengan instruksi dari Presiden Jokowi, Sri Mulyani mengungkapkan, sampai saat ini telah berhasil mengurangi jumlah laporan yang semula berjumlah 44 LPJ, menjadi hanya 2 LPJ. Begitu juga dengan petunjuk teknis yang semula berjumlah 307 menjadi 85. "Saya minta pengguna anggaran terus kritisi kami, saya minta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk terbuka terhadap ide dan kritik. Juknis (petunjuk teknis) ada 307 sekarang sudah jadi 85," jelasnya. "Baru tiga minggu dan ditelepon saya, dibilang, Bu Sri Mulyani itu LPJ membebani. Saya kira itu laporan dinas, saya baru tahu kalau itu laporan pertanggungjawaban," tutur Sri Mulyani. Di era teknologi informasi sekarang ini, menurut Sri Mulyani, Presiden Jokowi ingin adanya simplikasi pada pengurusan dan penggunaan anggaran di sisi pertanggung jawaban. Tahun lalu, Pak Presiden katakan bahwa beliau melihat banyak inefisiensi dan kompleksitas perencanaan anggaran dengan banyaknya LPJ," kata Sri Mulyani saat membuka Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (28/2/2017). Sri Mulyani mengaku, pada saat mendapat telepon langsung baru menjabat selama 3 minggu sebagai Menteri Keuangan. LPJ dianggap membebani, lantaran PNS harus rela kerja hingga malam hari hanya untuk menyelesaikan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengkritik pengurusan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Kementerian/Lembaga. Jokowi menilai, PNS lebih sibuk mengurus LPJ, bahkan sampai 44 laporan. Sri Mulyani Ingatkan Kementerian/Lembaga Tak Asal Susun DIPA | PT Kontak Perkasa Futures PusatMeski demikian, Sri Mulyani dalam menjalankan APBN 2017 akan melakukan spending riview yang menjadi salah satu upaya dalam mengidentifikasi potensi celah fiskal. "Tapi enggak bisa satu tim, perbaikan anggaran bisa karena seluruh K/L yang punya tanggungjawab terhadap kualitas penggunaan anggaran berpartisipasi," jelasnya. Sri Mulyani menambahkan, anggaran yang dikelola dengan baik mencerminkan kualitas perekonomian yang baik, bahkan menggambarkan suatu martabat bangsa yang baik. Oleh karena itu, melalui Rakornas Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga di 2017, diharapkan bisa menyamakan persepsi guna membangun nasional. Sri Mulyani menegaskan, kepada selurh K/L untuk tidak asal membuat rencana kerja di DIPA. Di mana, kata Sri Mulyani, jika DIPA sudah disetujui pemerintah maupun parlemen, maka seharusnya langsung direalisasikan. Dia juga mempertanyakan bagi K/L yang akan melakukan revisi usai DIPA disetujui sebelumnya. Sebab, revisi tersebut akan mempengaruhi capaian target nasional soal memeratakan kesejahteraan. "Kalau terjadi revisi DIPA itu yang menggambarkan buruknya perencanaan dan tidak kuatnya komitmen terhadap tujuan nasional, karena anggaran dibelak belokkan untuk tujuan lain, maka semakin besar anggaran tidak cepat memakmurkan rakyat, malah kemungkinan terjadi inefisiensi dan pemborosan yang tidak perlu," jelasnya. Dia menyebutkan, belanja negara pada 2017 sebesar Rp 2.080,5 triliun dengan pengalokasian belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 749 triliun dan pemerintah daerah Rp 750 triliun. Angka yang besar harus dapat menggerakkan perekonomian lebih besar lagi. "Angka Rp 750 triliun di pusat dan daerah inilah yang merupakan fungsi alokasi Rp 1.500 triliun, seharusnya dia bisa menggerakkan perekonomian Indonesia, apabila seluruh K/L melakukan pelaksanaan belanja negara yang konsisten dengan tujuan nasional," kata Sri Mulyani saat acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (28/2/2017). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) merencanakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai tujuan nasional. Tujuan yang dimaksud, kata Sri Mulyani, seperti mengentaskan kemiskinan dan memberikan keadilan serta kesejahteraan yang merata bagi masyarakat di Indonesia. ( Baca : Sri Mulyani Minta Kementerian Tidak Asal Rancang Anggaran ) Jawab Sindiran Jokowi soal SPJ, Sri Mulyani: Sekarang Cuma 2 Laporan! | PT Kontak Perkasa Futures Pusat"Baru tiga Minggu saya dia bilang 'Bu Sri itu LPJ (SPJ) membebani' Saya kira itu laporan dinas, saya baru tahu kalau itu laporan pertanggungjawaban. Pak Presiden ingin ada simplikasi, laporan yang baik enggak harus complicated," imbuh dia. Selain SPJ, Sri Mulyani juga memangkas jumlah petunjuk teknis (juknis) dari sebelumnya berjumlah 307 buah menjadi hanya tinggal 85 buah. "Menurut saya sih seharusnya turun lagi jadi 30, kalau Pak Presiden bilang 'jadi 2 saja' Saya bilang '30 saja'," tandasnya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bercerita, keluhan Jokowi tentang SPJ ini muncul setelah tiga Minggu dia menjabat sebagai Menkeu. Setahun cuma 12 bulan, kok 44 laporan. Jadi hanya 2 laporan saja. Saya minta pengguna anggaran terus kritisi kami, saya minta Kemenkeu untuk terbuka terhadap ide dan kritik," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Selasa (28/2/2017). Menjawab sindiran tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kalau saat ini Laporan SPJ sudah berkurang banyak. Dia pun mengurangi jumlah laporan dari sebelumnya 44 laporan menjadi hanya tinggal dua laporan. Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal lantaran 70% Pegawai Negeri Sipil (PNS) sibuk mengurus laporan surat pertanggungjawaban (SPJ). Jokowi pun menyindir agar Kementerian dan Lembaga (K/L) bisa mengubah rezim akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia agar tidak ribet. Kontak Perkasa Futures Categories All
0 Comments
Leave a Reply. |
Official Website
PT Kontak Perkasa Futures Profil Perusahaan Legalitas Badan Regulasi Fasilitas dan Layanan Archives
May 2017
Categories
All
Networks
|