Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan | PT Kontak Perkasa Futures PusatDiduga, pertemuan kali ini membahas mengenai opsi pembiayaan pembangunan LRT. Sebab, bendahara negara Menkeu ikut hadir dalam rapat tersebut. Sekadar menambahkan, berdasarkan Perpres 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan dan Perpres 65 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perpes Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi bahwa pembiayaan proyek LRT masih bersumber dari APBN. Sebelum Rini, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan sudah terlebih dulu tiba di Gedung BPPT, Jakarta Pusat. Kemudian disusul Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Siang ini kantor Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan didatangi beberapa pejabat. Berdasarkan agenda harian Menteri BUMN Rini Soemarno, pertemuan siang ini akan membahas mengenai Kereta Api Ringan alias Light Rail Transit (LRT). Ketika dikonfirmasi mengenai pembahasan LRT, Menteri Rini enggan memberikan komentar. Rini hanya tersenyum sambil berlalu masuk menuju lift. Proyek LRT Jabodetabek Terganjal Pendanaan APBN | PT Kontak Perkasa Futures PusatPresiden Joko Widodo memang mengumpulkan menterinya, seperti Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Mereka diminta untuk menjelaskan perkembangan proyek LRT, baik di Jabodetabek maupun Palembang. Jokowi ingin memastikan agar proyek tersebut bisa selesai 2018 atau 2019. Namun menurut Rini Soemarno, sampai rapat berakhir pemerintah belum juga mengambil putusan penyelesaian. "Masih dibicarakan, Presiden minta itu diselesaikan dalam waktu satu minggu," katanya. Proyek kereta ringan (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi terganjal pendanaan. Menurut Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono, kebutuhan pendanaan untuk membangun prasarana LRT Jabodetabek terlalu besar, hingga mencapai Rp 22, 5 triliun. Oleh karena itulah perlu pendanaan lain selain dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Ringan Terintegrasi di Jabodetabek, pendanaan proyek tersebut melalui APBN. Hanya saja kata Prasetyo, APBN tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. "Realitanya Perpres ini masih dengan APBN, tapi APBN nya terlalu besar, ini kemungkinan selain APBN. Ini yang perlu diputuskan dalam rapat terbatas," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (6/2). Baca Juga : Wah, Proyek LRT Dipastikan Terima Uang Negara | PT Kontak Perkasa Futures Pusat Proyek LRT Jakarta dan Palembang Molor 2019, Ini Penyebabnya | PT Kontak Perkasa Futures PusatPresiden Joko Widodo tidak menyebutkan kenapa melonggarkan tenggat proyek LRT. Dalam pembukaan rapat, Jokowi menyebutkan bahwa rapat terbatas ini untuk membicarakan masalah masalah yang berada di lapangan seperti pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, dan pembiayaan proyek seperti yang terjadi sekarang. "Kami belum punya pengalaman di pembangunan LRT, MRT, maupun kereta cepat. Saya harapkan, dari pembangunan pertama ini, kita mendapatkan pembelajaran, alih teknologi, untuk manfaat ke depan," ujar Presiden Joko Widodo. Di Palembang, pengerjaan konstruksi proyek MRT selesai pada Juni 2018. Pembangunan LRT kurang lebih 23 kilometer dan dibagi menjadi 5 zona. Nilainya sekitar Rp 11 triliun. Proyek LRT di Jakarta terkendala masalah pembiayaan, salah satu pengembang, Jakpro, yang kekurangan dana Rp 2 triliun. Dana tersebut, dari total Rp 6,1 triliun yang merupakan bagian Jakpro, dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian mereka di proyek LRT (Rp 5,2 triliun) serta renovasi kompleks Pacuan Kuda dan Velodrome di Jakarta Timur. LRT dibangun di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Palembang. Awalnya ditargetkan selesai pada 2018 termasuk uji cobanya. LRT diharapkan sudah bisa digunakan oleh publik saat Asian Games 2018 Jakarta - Palembang digelar. Saya ingin pastikan bahwa pembangunan LRT ini bisa selesai tepat waktu yaitu 2018 atau mundur sedikit ke tahun 2019," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri di bidang ekonomi menggelar rapat terbatas terkait dengan proyek Light Rapid Transit (LRT). Rapat berlangsung di Istana Kepresidenan, Senin, 6 Februari 2017. Salah satu poin yang disampaikan adalah melonggarkan tenggat penyelesaian proyek kereta layang ringan itu. Categories All
0 Comments
Leave a Reply. |
Official Website
PT Kontak Perkasa Futures Profil Perusahaan Legalitas Badan Regulasi Fasilitas dan Layanan Archives
May 2017
Categories
All
Networks
|