Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan keputusan pencabutan izin usaha Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) | PT Kontak Perkasa Futures Cabang BaliSelanjutnya, secara bertahap KC RBS N.V. mulai menghentikan seluruh aktivitas bisnis dan mulai mengajukan permohonan persiapan pencabutan izin usaha pada akhir Agustus 2016. Sebelum permohonan pencabutan izin usaha diajukan, KC RBS N.V. telah menyelesaikan seluruh kewajiban kantor cabang, sehingga pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh OJK telah memenuhi ketentuan sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum. Bagi masyarakat dan pihak lainnya yang masih mempunyai hak dan kewajiban kepada Kantor Cabang The Royal Bank of Scotland N.V. di Indonesia dapat menghubungi Tim Penyelesaian Kantor Cabang The Royal Bank of Scotland N.V. di Indonesia sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Sampai akhir tahun 2014, KC RBS N.V. selalu membukukan laba usaha, yang menunjukkan bahwa bisnis di Indonesia memiliki prospek yang menggembirakan," ungkap OJK. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan bisnis grup RBS secara global yang masih mengalami kerugian sehingga bisnis grup lebih difokuskan pada pasar domestik di Inggris. Pada 26 Februari 2015, grup RBS mengumumkan penghentian bisnisnya di 25 negara, termasuk KC Indonesia. Rencana penutupan KC Indonesia mulai dilaksanakan pada semester II 2015, diawali penutupan KC Pembantu RBS N.V. di Surabaya pada bulan Desember 2015. Sampai akhir tahun 2014, KC RBS N.V. selalu membukukan laba usaha, yang menunjukkan bahwa bisnis di Indonesia memiliki prospek yang menggembirakan," ungkap OJK. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan bisnis grup RBS secara global yang masih mengalami kerugian sehingga bisnis grup lebih difokuskan pada pasar domestik di Inggris. Pada 26 Februari 2015, grup RBS mengumumkan penghentian bisnisnya di 25 negara, termasuk KC Indonesia. Rencana penutupan KC Indonesia mulai dilaksanakan pada semester II 2015, diawali penutupan KC Pembantu RBS N.V. di Surabaya pada bulan Desember 2015. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan keputusan pencabutan izin usaha Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) The Royal Bank of Scotland NV (RBS) di Indonesia. Keputusan pencabutan izin dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK pada Kamis (23/2/2017). Keputusan ini pun telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 7/KDK.03/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Cabang The Royal Bank of Scotland N.V. di Indonesia. Izin Kantor Cabang The Royal Bank of Scotland Dicabut | PT Kontak Perkasa Futures Cabang BaliRencana penutupan KC Indonesia mulai dilaksanakan pada semester II-2015, diawali dengan penutupan KC Pembantu RBS di Surabaya pada bulan Desember 2015. Selanjutnya, secara bertahap KC RBS mulai menghentikan seluruh aktivitas bisnis dan mulai mengajukan permohonan persiapan pencabutan izin usaha pada akhir Agustus 2016. Sebelum permohonan pencabutan izin usaha diajukan, KC RBS telah menyelesaikan seluruh kewajiban kantor cabang, sehingga pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh OJK telah memenuhi ketentuan sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum. Bagi masyarakat dan pihak lainnya yang masih mempunyai hak dan kewajiban kepada Kantor Cabang The Royal Bank of Scotland N.V. di Indonesia dapat menghubungi Tim Penyelesaian Kantor Cabang The Royal Bank of Scotland N.V. di Indonesia sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan bisnis grup RBS secara global yang masih mengalami kerugian sehingga bisnis grup lebih difokuskan pada pasar domestik di Inggris. Pada 26 Februari 2015, grup RBS mengumumkan penghentian bisnisnya di 25 negara, termasuk KC Indonesia melalui siaran pers mengenai Annual Result for the year ended 31 December 2014 dalam website www.rbs.com dan www.londonstocksexchange.com. RBS memiliki sejarah operasional yang panjang di Indonesia. Kantor Cabang RBS mulai beroperasi pada tahun 1969 dengan nama ABN AMRO Bank N.V. KC Indonesia. Sejak tahun 2010, kepemilikan saham mayoritas RBS dikuasai oleh The Royal Bank of Scotland Plc. Pada tahun 2011, ABN AMRO Bank N.V. KC Indonesia berubah nama menjadi The Royal Bank of Scotland N.V. Selama menjalankan kegiatan operasionalnya di Indonesia, KCBA RBS N.V. merupakan bank yang dinilai patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Sampai dengan akhir tahun 2014, KC RBS selalu membukukan laba usaha, yang menunjukkan bahwa bisnis di Indonesia memiliki prospek yang menggembirakan. RBS memiliki sejarah operasional yang panjang di Indonesia. Kantor Cabang RBS mulai beroperasi pada tahun 1969 dengan nama ABN AMRO Bank N.V. KC Indonesia. Sejak tahun 2010, kepemilikan saham mayoritas RBS dikuasai oleh The Royal Bank of Scotland Plc. Pada tahun 2011, ABN AMRO Bank N.V. KC Indonesia berubah nama menjadi The Royal Bank of Scotland N.V. Selama menjalankan kegiatan operasionalnya di Indonesia, KCBA RBS N.V. merupakan bank yang dinilai patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Sampai dengan akhir tahun 2014, KC RBS selalu membukukan laba usaha, yang menunjukkan bahwa bisnis di Indonesia memiliki prospek yang menggembirakan. OJK: Royal Bank of Scotland Resmi Hengkang dari Indonesia | PT Kontak Perkasa Futures Cabang BaliRBS memiliki sejarah operasional yang panjang di Indonesia. Kantor cabang RBS mulai beroperasi pada tahun 1969 dengan nama ABN AMRO Bank N.V. KC Indonesia. Pada tahun 2011, ABN AMRO Bank N.V. KC Indonesia berubah nama menjadi The Royal Bank of Scotland N.V. Menurut OJK, pihaknya resmi mencabut izin usaha RBS di Indonesia setelah memastikan bahwa bank telah menyelesaikan seluruh kewajiban bisnisnya. Namun, OJK menyatakan, masyarakat yang merasa masih mempunyai hak dan kewajiban kepada kantor cabang RBS di Indonesia masih bisa melakukan penyelesaian hingga 31 Maret 2017. Penyelesaian bisa dilakukan dengan menghubungi petugas kantor cabang RBS Indonesia yaitu Simon De Jong di nomor telepon 08118204709 atau Heri Haryadi 08129099019. Keduanya juga bisa ditemui di Tower 2, lantai 11, Gedung Bursa Efek Jakarta. “Permintaan atau pertanyaan setelah tanggal 31 Maret 2017 hanya dapat dilakukan melalui The Royal Bank of Scotland.” Menurut OJK, grup memutuskan untuk melepas bisnisnya di sejumlah negara untuk berfokus menggarap pasar domestik di Inggris. Hal itu imbas dari kerugian yang dialami grup RBS secara global. Meski begitu, OJK menyebut, kantor cabang RBS di Indonesia sebetulnya selalu membukukan laba usaha hingga akhir 2014. ( Baca : Presiden Desak Lampung Tingkatkan Pelabuhan Bakauheni ) Sekadar informasi, grup RBS telah mengumumkan rencana penghentian bisnisnya di sejumlah negara, termasuk Indonesia pada 2015. Di Indonesia, penutupan dimulai pada kantor cabang pembantu RBS di Surabaya. Selanjutnya, bank tersebut menghentikan seluruh aktivitas bisnisnya secara bertahap hingga akhirnya mengajukan permohonan persiapan pencabutan izin usaha pada 2016. OJK mencabut izin usaha RBS di Tanah air sesuai permohonan Kantor Pusat RBS di Belanda yang disampaikan kepada OJK pada 1 November 2016. Selama ini, bank tersebut memegang izin sebagai kantor cabang bank asing (KCBA) sehingga tidak berbadan hukum Indonesia. “Permohonan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari strategi bisnis grup RBS di Inggris yang memutuskan untuk menutup jaringan bisnisnya di 25 negara, termasuk Indonesia,” demikian penjelasan OJK dalam keterangan pers yang diterima Katadata, Senin (6/3). Bank asal Inggris, The Royal Bank of Scotland N.V (RBS) resmi menghentikan operasionalnya di Indonesia. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha kantor cabang bank tersebut pada 28 Februari 2017, lalu. PT Kontak Perkasa Futures Categories All
0 Comments
Di Papua, harga BBM sudah turun drastis dari sebelumnya mencapai Rp 60 ribu per liter | PT Kontak Perkasa Futures Cabang YogyakartaJonan menambahkan, sebanyak 22 persen atau 33 lokasi kebijakan BBM satu harga berada di Papua dan Papua Barat. Lokasi ini mencatatkan jumlah wilayah yang sudah menerapkan BBM satu harga terbanyak dibanding lokasi lain yang tersebar di Indonesia. Sementara total lokasi BBM satu harga 148 lokasi akan disiapkan Lembaga Penyalur BBM. "Dari 26 lokasi di Papua yang sudah selesai 7 lokasi BBM satu harga. Sisanya 19 lokasi akan dikerjakan target 6 bulan, sampai Juni 2017. Sedangkan dari 7 lokasi di Papua Barat, selesai 2 lokasi," jelas Mantan Menteri Perhubungan itu. Dia menerangkan, kebijakan BBM satu harga hanya berlaku untuk dijual eceran, bukan untuk kebutuhan industri. "Harga Solar untuk industri ya tetap harganya. Satu harga kan untuk eceran saja," kata Jonan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga di Indonesia untuk jenis Premium penugasan, minyak tanah dan solar subsidi sudah mulai berjalan. Di Papua, harga BBM sudah turun drastis dari sebelumnya mencapai Rp 60 ribu per liter. "Tidak ada lagi di Papua harga BBM sampai Rp 60 ribu per liter. Paling mahal sekarang ini Rp 9 ribu, Rp 10 ribu atau Rp 12 ribu per liter," Jonan menegaskan saat Diskusi Ekonomi Visi Indonesia Sentris Pemerataan di Papua bertempat di Kafe Kembang Kencur, Jakarta, Minggu (5/3/2017). Hore! 7 Lokasi di Papua Sudah Nikmati BBM Satu Harga | PT Kontak Perkasa Futures Cabang YogyakartaIni yang akan kita dorong Pertamina supaya kalau dia mau membuka itu SPBU paling tidak APMS," tambahnya. Sekadar informasi, Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. Dalam aturan menyebutkan pemberlakuan BBM satu harga di seluruh Indonesia dimulai 1 Januari 2017. Lalu, jenis BBM yang termasuk dalam aturan yang ditandatangani Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 10 November 2016 tersebut adalah solar dan minyak tanah bersubsidi serta premium penugasan. Ini yang akan kita dorong Pertamina supaya kalau dia mau membuka itu SPBU paling tidak APMS," tambahnya. Sekadar informasi, Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. Dalam aturan menyebutkan pemberlakuan BBM satu harga di seluruh Indonesia dimulai 1 Januari 2017. Lalu, jenis BBM yang termasuk dalam aturan yang ditandatangani Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 10 November 2016 tersebut adalah solar dan minyak tanah bersubsidi serta premium penugasan. Saat ini BBM satu harga sudah ditetapkan dari total 26 lokasi di Papua, BBM satu harga telah berhasil diterapkan di tujuh lokasi. Sementara di Papua Barat, BBM satu harga selesai di dua lokasi dari total tujuh lokasi. Program BBM Satu Harga merupakan wujud kesetaraan harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, berlaku sama secara nasional. Sebanyak 22% atau 33 lokasi kebijakan BBM satu harga berada di Papua dan Papua Barat. Ini merupakan lokasi terbanyak dibandingkan lokasi lain yang tersebar di Indonesia. ( Baca : Transfer Daerah ke Papua Rp 57 T, Freeport Cuma Rp 8 Triliun ) Menteri Jonan Targetkan Program Penerangan di Papua Selesai 2017-2018 | PT Kontak Perkasa Futures Cabang YogyakartaJonan mengatakan dari 2.500 desa yang belum teraliri listrik atau masih gelap gulita, sebagian besar berasal dari Papua dan Papua Barat. Terdapat sekitar 136.000-140.000 kepala keluarga di kedua provinsi ujung Timur Indonesia tersebut dari sekitar 260 ribu lebih kepala keluarga yang belum diterangi di seluruh Indonesia. Jonan mengatakan dalam program tersebut, nantinya setiap KK di daerah yang masih belum mendapatkan penerangan listrik mendapatkan sebuah panel surya dengan empat buah lampu dengan sebuah cas batere untuk telpon seluler. Lampu tersebut dapat diatur dalam tiga kategori penerangan. Untuk lampu terang, lampu hidup dapat bertahan enam jam, penerangan sedang lampu akan bertahan 12 jam dan lampu redup untuk tidur dapat bertahan hingga 60 jam. Jonan mengatakan, di Provinsi Papua pemerintah akan menghasilkan 365 megawatt (mw) sampai 2019 dan sembilan unit energi terbarukan. Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Perhubungan Budi Karya. Menteri ESDM Ignasius Jonan menargetkan program penerangan atau lampunisasi dengan menggunakan lampu tenaga surya di desa-desa Papua dan Papua Barat yang masih gelap gulita selesai pada 2017-2018. "Ini yang ditargetkan pemerintah, paling kurang tahun ini, tahun depan sudah ada lampu. Yang penting lampunya dulu, setelah itu jaringan listriknya di bangun," katanya dalam diskusi media "Visi Indonesia Sentris: Pemerataan di Papua" di Jakarta, Minggu (5/3/2017). PT Kontak Perkasa Futures Categories All (KPPU) tengah menelusuri dugaan kartel di perdagangan cabai rawit merah | PT Kontak Perkasa Futures Cabang YogyakartaSyarkawi bilang dari hasil investigasi tim KPPU di tingkat petani, khususnya di Malang dan sekitarnya, petani menjual cabai rawit seharga Rp 50.000 per kg, kemudian cabai rawit itu sampai ke konsumen Rp 150.000 per kg. Artinya ada margin yang sangat besar yang dinikmati pedagang. KPPU telah menelusuri pasar induk baik di Jakarta, maupun di Bekasi dan Bogor hanya terdapat paling banyak tiga bandar besar. Mereka inilah yang mendapatkan cabai dari pengepul dan kemudian menjual ke agen-agen atau pedagang di pasar. "Kami masih sangat hati-hati dalam menelusuri dan menemukan bukti-bukti awal dugaan kartel ini, sebelum masuk tahap penyelidikan," terang Syarkawi. Rantai distribusi ini dinilai cukup panjang sehingga menyebabkan kenaikan harga cabai yang sangat tinggi. Ketiga adanya indikasi para bandar di setiap pasar induk melakukan persengkongkolan untuk menahan pasokan dan menaikkan harga cabai. "Kami menemukan di beberapa pasar induk di Jakarta dan sekitarnya hanya memiliki palingbanyak tiga bandar besar yang menguasai pembelian dan penjualan cabai rawit," ujarnya kepada Kontan, akhir pekan lalu. Untuk cabai, KPPU telah menurunkan tim ke lapangan sejak Januari 2017 lalu ketika harga cabai rawit merah naik di atas batas kewajaran. Sebab kenaikan harga cabai rawit telah berlangsung lama dan diduga sengaja dimanfaatkan pihak-pihak terkait untuk meraih keuntungan besar. Ketua KPPU Syarkawi Rauff mengatakan dari hasil penelusuran sementara, kenaikan harga cabai ditentukan oleh tiga faktor. Pertama adalah turunnya produksi cabai sekitar 30 persen akibat musim hujan berkepanjangan. Kedua, KPPU menemukan adanya enam rantai distribusi dari petani ke konsumen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah menelusuri dugaan kartel di perdagangan cabai rawit merah. KPPU Duga Ada Praktik Kartel Cabai Rawit Merah | PT Kontak Perkasa Futures Cabang YogyakartaSyarkawi bilang dari hasil investigasi tim KPPU di tingkat petani, khususnay di Malang dan sekitarnya petani menjual cabai rawit seharga Rp 50.000 per kg, kemudian cabai rawit itu sampai ke konsumen Rp 150.000 per kg. Artinya ada margin yang sangat besar yang dinikmati pedagang. KPPU telah menelusuri pasar induk baik di Jakarta, maupun di Bekasi dan Bogor hanya terdapat paling banyak tiga bandar besar. Mereka inilah yang mendapatkan cabai dari pengepul dan kemudian menjual ke agen-agen atau pedagang di pasar. "Kami masih sangat hati-hati dalam menelusuri dan menemukan bukti-bukti awal dugaan kartel ini, sebelum masuk tahap penyelidikan," terang Syarkawi. Rantai distribusi ini dinilai cukup panjang sehingga menyebabkan kenaikan harga cabai yang sangat tinggi. Ketiga adanya indikasi para bandar di setiap pasar induk melakukan persengkongkolan untuk menahan pasokan dan menaikkan harga cabai. "Kami menemukan di beberapa pasar induk di Jakarta dan sekitarnya hanya memiliki palingbanyak tiga bandar besar yang menguasai pembelian dan penjualan cabai rawit," ujarnya kepada KONTAN, akhir pekan lalu. Sebab kenaikan harga cabai rawit telah berlangsung lama dan diduga sengaja dimanfaatkan pihak-pihak terkait untuk meraih keuntungan besar. Ketua KPPU Syarkawi Rauff mengatakan dari hasil penelusuran sementara, kenaikan harga cabai ditentukan oleh tiga faktor. Pertama adalah turunnya produksi cabai sekitar 30 persen akibat musim hujan berkepanjangan. Kedua, KPPU menemukan adanya enam rantai distribusi dari petani ke konsumen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah menelusuri dugaan kartel di perdagangan cabai rawit merah. Untuk cabai, KPPU telah menurunkan tim ke lapangan sejak Januari 2017 lalu ketika harga cabai rawit merah naik di atas batas kewajaran. Ini Pengungkapan Polri tentang Permainan Harga Cabai | PT Kontak Perkasa Futures Cabang YogyakartaDirektur Penindakan KPPU Gopprera Panggabean menyatakan, dari investigasi di lapangan, harga di tingkat petani sudah tinggi juga, yaitu sebesar Rp 70 ribu per kg. Di samping itu, KPPU juga menelisik jalur distribusi dari petani ke pengepul, dari pengepul ke bakul, dari bakul ke bandar, termasuk bandar di pasar induk. KPPU ingin mengetahui, di mana terdapat permainan harga dan penyebab tingginya harga cabai, termasuk faktor musim hujan berkepanjangan. Mengenai harga di tingkat petani yang masih tinggi, kata Gopprera, KPPU juga masih menelusuri ada tidaknya kesepakatan pengepul untuk mengambil ke petani dengan harga tinggi. Dia melanjutkan, apabila menggunakan persentase dari harga acuan yang dikeluarkan pemerintah, baik margin maupun biaya transportasi di tingkat pengepul maupun di tingkat bandar, maka harga cabai tidak mungkin setinggi seperti saat ini. “Kalaupun harga Rp 70 ribu di tingkat petani, itu tidak akan sampai harganya ke angka Rp 150 ribu sampai Rp 160 ribu seperti sekarang ini. Jadi, kita lihat pula apakah margin terlalu besar atau apakah memang karena kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan berarti mereka mengambil margin sendiri-sendiri,” kata Gopprera. Dia melanjutkan, Kementan telah memantau ke berbagai pasar induk, khususnya ke Pasar Kramatjati yang sedikit tertekan pasokannya. Berdasarkan analisis yang ada, pasokan cabai rawit merah yang seharusnya masuk ke Kramatjati, malah lari ke industri. Hal inilah yang harus disikapi. Ke depan, Kementan berharap harus ada koordinasi, sehingga hal serupa tidak terulang. Menurut Spudnik, harga cabai di petani, kalaupun naik, sebenarnya sudah dibuat harga referensi tingkat petani, yakni harga teratas Rp 29.500 dan terendah Rp 17 ribu per kilogram. “Kalaupun harga jual karena produksi cabai terdampak hujan dan sebagainya menjadi Rp 30 ribu pun masih pantas, dan petani masih untung,” terang Spudnik. Menurut Spudnik, memang ada pengecualian mengenai harga cabai rawit merah. Di akhir Desember 2016, harga cabai rawit merah masih berkisar Rp 30 ribu sampai Rp 40 ribu per kilogram. Namun pada 4 Januari 2017, harga cabai rawit merah langsung naik ke angka Rp 80 ribu per kilogram dan terus naik pada hari-hari selanjutnya. Harga tersebut merupakan harga di tingkat bandar. “Sepanjang pengalaman, ini cukup aneh dan ekstrem, melebihi harga daging.” Karena itu, kata Spudnik, Kementan berterima kasih kepada Bareskrim, KPPU, dan semua pihak. “Mudah-mudahan hal ini tidak terulang lagi, memainkan harga yang terlalu tinggi, sehingga suplai ke pasar induk terganggu,” ujarnya. Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementan Spudnik Sujono menyatakan, hasil penyelidikan tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi gejolak harga cabai. Sebab, Spudnik melanjutkan, pemerintah harus menyikapi fenomena harga cabai dari dua sisi, yakni petani yang harus tetang untung dan harga di tingkat konsumen yang harus terjangkau. “Pemerintah menjaga tidak hanya di tingkat produksi, tapi juga harga jual,” ujarnya. Atas temuan tersebut, Polri pun menjerat kasus itu dengan pasal persaingan usaha (pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Pengenaan pasal itu sifatnya berkesinambungan alias sebagai entry point untuk masuk ke pasal-pasal lain selanjutnya. Penyelidikan yang telah dimulai sejak Desember tersebut ternyata cocok dengan fenomena yang ada di lapangan. Polisi juga sudah mendatangkan beberapa saksi, termasuk saksi ahli. “Saat ini telah ditentukan dua tersangka dan nanti downline-nya akan banyak, diperkirakan ada sembilan orang, termasuk downline-downline di bawahnya,” kata Antam. Dia menjelaskan, penyelidikan diawali dengan merunut wilayah-wilayah yang merupakan sentra produksi. Hasilnya, ternyata cabai yang seharusnya dikirimkan ke pasar induk, yani Pasar Induk Kramatjati sebagai parameter harga, justru masuk ke beberapa perusahaan pengguna cabai rawit merah karena harga yang didapat bisa tinggi, yaitu sebesar Rp 181 ribu per kilogram. Hal tersebut berimbas pada kenaikan harga cabai rawit merah di tingkat konsumen. ( Baca : Riset Saham MNC Securities: IHSG Berpotensi Menguat 5.356-5.442 ) Dalam situasi normal, kata Antam, seharusnya ada 50 ton cabai rawit merah masuk ke Pasar Induk Kramatjati, tetapi faktanya berkurang jauh, yaitu berkurang sekitar 80 persen. “Cabai malah lari (masuk) ke beberapa perusahaan,” ujar Antam Menurut Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Mabes Polri Brigjen Polisi Antam Novambar, di Jakarta, Jumat (3/3), polisi akhirnya bisa mengungkap adanya permainan harga jual cabai rawit merah. Pengungkapan kasus tersebut diawali dengan informasi masyarakat dan juga koordinasi pendahuluan dengan beberapa stakeholder, yakni Bareskrim, Kementan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU “Ini adalah hasil atas pekerjaan pemerintah dalam menyikapi hal yang menjadi atensi masyarakat secara luas,” kata Antam. Harga cabai rawit merah di tingkat konsumen sampai saat ini masih tinggi. Harga buah pedas tersebut berkisar antara Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu per kilogram (kg). Harga jual itu jelas tidak sesuai dengan harga acuan cabai rawit merah tingkat konsumen yang tertuang dalam Permendag Nomor 63/2016. Padahal, berdasarkan pantauan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan), persediaan cabai rawit merah dalam kondisi cukup. Pemerintah pun menyikapi hal tersebut dengan mengadakan penyidikan dugaan pidana penetapan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh para pengepul. PT Kontak Perkasa Futures Categories All Cabai impor dijual dengan harga Rp120 ribu per kilogram | PT Kontak Perkasa Futures Cabang YogyakartaAwalnya bilang dari pabrik, ternyata cabai impor. Pembeli yang paling banyak pemilik warung, buat sambal seperti penjual bakso dan warung lainnya," ujar Saripah. Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang, Wahyu Setianto mengaku, belum mengetahui peredaran cabai impor di Kota Malang. Ia akan menelusuri ke sejumlah pasar tradisional soal keberadaan cabai kering impor yang diduga berasal dari China. "Cabai impor harapannya jangan beredar, karena akan merugikan pedagang yang sudah telanjur punya stok cabai lokal banyak," kata Wahyu. Distributornya dari Surabaya, keliling menawarkan cabai kering impor. Sering ke sini dengan membawa sayur-sayur yang lain. Rasanya sama pedasnya dari cabai lokal," kata Saripah, salah satu pedagang cabai, di Pasar Merjosari, Malang, Jumat, 3 Maret 2017. Saripah mengaku menjual cabai kering impor sejak tiga pekan terakhir. Sebab, masyarakat mulai memburu cabai kering impor, karena harga yang relatif lebih murah. Sepekan sekali pengirim cabai kering impor datang membawa sejumlah sayuran. Cabai kering impor mulai menyerbu Kota Malang. Dengan harga yang lebih murah, dan rasa yang tidak kalah pedas, masyarakat mulai beralih konsumsi ke cabai impor. Animo masyarakat cukup tinggi, pembeli didominasi para pedagang makanan. Cabai impor dijual dengan harga Rp120 ribu per kilogram, sedangkan cabai lokal di Malang berkisar Rp150 ribu per kilogram. Cabai impor kering masuk di sejumlah pasar tradisional Malang sejak satu bulan yang lalu. Pedagang mengaku mendapat pasokan cabai impor kering dari Surabaya. Cabai Kering Impor Masuk ke Pasar Tradisional Kota Malang | PT Kontak Perkasa Futures Cabang YogyakartaDi kios lain, pedagang bernama Sahrul juga menjual cabai kering impor. Bedanya, ia memperoleh cabai tersebut dari penjual di Kota Batu. Sahrul menjual cabai kering itu seharga Rp 70 ribu - 80 ribu per kilogram. "Peminat cukup banyak karena harga cabai rawit sekarang sedang mahal dan daya tahan cabai kering lebih lama," ungkap Sahrul. Sebagaimana pembeli di kios Saripah, pembeli cabai kering di kios Sahrul juga didominasi pemilik warung makan. Cabai kering impor menjadi alternatif di tengah masih melambungnya harga cabai. Soal rasa, Sahrul mengaku dari cerita konsumen rasa cabai kering pun tak kalah pedas dari cabai segar. Seorang pedagang bernama Saripah menuturkan cabai kering impor sudah beredar di Pasar Merjosari sejak tiga pekan lalu. "Ditawarkan keliling sales bumbu dan sayuran katanya dari Surabaya," kata Saripah saat ditemui pada Jumat (3/3) di kiosnya. Namun Saripah tak pernah menanyakan dari negara mana cabai-cabai itu diimpor. Cabai kering tersebut ia beli seharga Rp 100 ribu per kilogram dan dijual kembali seharga Rp 120 ribu per kilogram. Harga ini lebih murah daripada cabai rawit segar lokal yang mencapai Rp 140 ribu per kilogram. "Pembeli cabai kering biasanya pemilik warung bakso atau warung makan," kata Saripah. Cabai kering impor mulai masuk ke pasar-pasar tradisional di Kota Malang. Berdasarkan pantauan Republika.co.id, cabai kering impor dapat ditemui di Pasar Merjosari. Cabai-cabai merah kering tersebut dijual lebih murah daripada harga cabai segar lokal. Bahayakah Konsumsi Cabai Kering Impor? Ini Penjelasan Dinas Perdagangan Kota Malang | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Yogyakarta"Kami temukan di dua pasar, Pasar Induk Gadang dan Merjosari, dan kami juga sudah ambil sampel-nya," ujar Wahyu, Jumat (3/3/2017). Terkait harga, Wahyu membenarkan jika harga cabai kering impor ini berharga lebih murah dibandingkan cabai segar. "Di dua pasar itu harga cabai kering impor itu rata-rata Rp 70 ribu," imbuhnya. ( Baca : Ini Alasan BTN Relokasi Kantor Wilayah III ke Batam ) Meski lebih murah, Wahyu meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati. Ia menyarankan masyarakat mengonsumsi cabai segar saja karena asal usul cabai kering impor itu masih belum jelas. Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang Wahyu Setianto mengakui sudah mengambil contoh cabai kering impor yang kini beredar. Berdasarkan pantauan petugas Dinas Perdagangan, cabai impor ditemukan di Pasar Induk Gadang dan pasar penampungan Merjosari. Namun dari temuan SURYAMALANG.COM, cabai impor juga dijual di Pasar Terpadu Dinoyo. PT Kontak Perkasa Categories All Arab Saudi tertarik untuk masuk di sektor pariwisata Sumatra Barat | PT Kontak Perkasa Futures Cabang BalikpapanKementerian Pariwisata mencatat, pada 2016 jumlah wisatawan Timur Tengah sebanyak 240 ribu meningkat dari 2014 sebesar 180 ribu. Jumlah wisatawan Timur Tengah masih kalah dengan wisatawan Malaysia yang sudah mencapai 300 ribu. Arief berharap dengan kedatangan Raja Salman wisatawan Timur Tengah bisa meningkat menjadi 360 ribu dan dapat melebihi jumlah wisatawan Malaysia. "Karena Raja Salman itu salah satu endorser yang terhebat untuk pasar Timur Tengah, beliau merupakan tokoh dan ditokohkan," ujar Arief. "Tadi diinstruksikan oleh Wapres untuk membuat proposal untuk Sumatra Barat, karena memang mereka sangat tertarik," ujar Arief usai rapat koordinasi pariwisata di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (3/3). Arief menjelaskan, Sumatera Barat dipilih karena sudah menjadi pariwisata halal bersama dengan Lombok dan Aceh yang menawarkan pariwisata ramah. Selain itu, Arab Saudi juga tertarik di NTB dan Tanjung Kelayang Bangka Belitung. Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud dapat menjadi promosi untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, Arab Saudi tertarik untuk masuk di sektor pariwisata Sumatra Barat. Salah satu destinasi yang diunggulkan yakni Mandeh yang disebut sebagai Raja Ampat-nya Sumatra. Menteri Arief: Awas Saja Raja Salman Kesini, Tidak Naik 50 Persen Wismannya | PT Kontak Perkasa Futures Cabang BalikpapanNanti tebak-tebakan saja ya, yang saya ucapkan, tahun 2017 peningkatannya kalau enggak 50 persen awas Raja Salman, ya kan gitu. Kira-kira akan tercapai, itu sangat mungkin akan tercapai," katanya seraya berkelar saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (3/3/2017). Selain itu, dirinya juga mengungkapkan bahwa saat ini 50 persen anggaran Kementerian Pariwisata untuk promosi di sebuah televisi swasta besar di Timur Tengah sudah digunakan untuk kedatangan Raja Salman. "Saya buka rahasia sedikit saja, 50 persen anggaran kita di alzajirah itu saya habiskan sekarang karena untuk mengkondisikan kedatangan Raja salman ini," ujarnya. Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud akan berencana mengunjungi Pulau Bali pada 4-9 Maret 2017 besok, dirinya bersama dengan rombongan kerajaan akan mengisi liburan mereka di sana. Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan optimismenya atas kedatangan Raja Salman ke Indonesia dan untuk meningkatkan sektor pariwisata serta mengajak wisatawan asal Timur Tengah ke Indonesia hingga peningkatan sebanyak 50 persen. ( Baca: Menteri Amran Sanggupi Pasok Kebutuhan Jagung Malaysia ) Bali Mendadak Ngehits di Media Timur Tengah, Kota Ini yang Biasa Digunakan Raja Arab Saudi Berlibur | PT Kontak Perkasa Futures Cabang BalikpapanNama Kota Tangier di Maroko barat laut, sekitar 217 kilometer arah barat laut ibu kota Rabat, sejak itu selalu lekat dengan keluarga Arab Saudi'>Raja Arab Saudi. Kota itu dikenal menjadi tempat peristirahatan musim panas Arab Saudi'>Raja Arab Saudi dan keluarganya sejak era Raja Faisal bin Abdulaziz (1964-1975) hingga Raja Salman sekarang ini. Kota Tangier terletak di gugusan perbukitan kecil dan bertepi ke laut yang menjadi titik temu Laut Atlantik dan Laut Tengah. Pemandangannya sangat memikat raja-raja Arab Saudi dan keluarganya. Dari gugusan perbukitan Kota Tangier, mereka bisa melihat pemandangan dua laut eksotik sekaligus, yaitu Laut Atlantik dan Laut Tengah, yang tidak mereka peroleh di tempat lain mana pun. Alkisah, konon Raja Hassan II mengajak Raja Faisal bin Abdulaziz saat berkunjung ke Maroko pada 1960-an untuk berjalan-jalan ke kota Tangier. Raja Faisal saat itu langsung terpikat dengan pemandangan eksotik Kota Tangier. Keluarga Arab Saudi'>Raja Arab Saudi pun membangun istana peristirahatan yang megah di kota tersebut. Nama Pulau Bali mendadak menghiasi halaman beberapa media di Timur Tengah menyusul agenda Arab Saudi'>Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz yang akan berlibur di Pulau Dewata selama enam hari, 4-9 Maret nanti. Nama Bali pun layak disandingkan dengan nama besar kota Tangier di Maroko, yang dikenal menjadi tempat peristirahatan musim panas raja-raja Arab Saudi sejak era 1960-an hingga saat ini. Ini tradisi baru bagi Raja Arab Saudi dan keluarganya yang memilih sebuah tempat wisata di Asia Tenggara sebagai tempat liburan mereka. Selama ini, Raja Arab Saudi dan keluarganya selalu menuju Kota Tangier atau kota-kota di Eropa untuk menghabiskan masa liburan mereka. Terpilihnya Bali sebagai tempat liburan Raja Salman juga bisa menjadi peluang meningkatkan kunjungan turis dari Arab Saudi dan negara Arab pada umumnya yang selama ini jumlahnya masih sedikit. Pesona Bali sesungguhnya tidak kalah dengan Tangier. Bali dikenal memiliki segalanya: pesona pantai, perbukitan, dan budaya. Sungguh beruntung Pulau Bali dipilih menjadi tempat liburan Raja Salman dan rombongannya, yang mencapai sekitar 1.500 orang. Bali pun menjadi tempat wisata pertama di Asia yang dikunjungi Raja Arab Saudi. Pesona Bali sesungguhnya tidak kalah dengan Tangier. Bali dikenal memiliki segalanya: pesona pantai, perbukitan, dan budaya. Sungguh beruntung Pulau Bali dipilih menjadi tempat liburan Raja Salman dan rombongannya, yang mencapai sekitar 1.500 orang. Bali pun menjadi tempat wisata pertama di Asia yang dikunjungi Raja Arab Saudi. PT Kontak Perkasa Futures Categories All Pertukaran informasi perpajakan secara otomatis | PT Kontak Perkasa Futures Cabang BalikpapanMuliaman mengatakan, pada awalnya AEOI ini bertujuan untuk mengantisipasi penghindaran dan penggelapan pajak seperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS) pada Maret 2010. Pemerintah AS mengeluarkan Foreign Account Tax Compliance Action (FACTA) yang mengatur mengenai pertukaran informasi keuangan secara otomatis berdasarkan suatu perjanjian bilateral untuk mencari WN AS yang melakukan penghindaran dan penggelapan pajak di luar. "Untuk implementasi FATCA ini, pemerintah AS membuat perjanjian bilateral dengan pemerintah negara lain di seluruh dunia maupun langsung dengan lembaga jasa keuangan. Terdapat 113 negara yang setuju menerapkan maupun telah menandatanganinya," ungkap Muliaman. Pertukaran data tersebut diharapkan memberi manfaat bagi investor berupa kesempatan untuk melakukan penyimpanan maupun investasi yang lebih luas. Sementara, di sisi lain juga memiliki kewajiban untuk melaporkan aset kepada otoritas pajak. "Investor selain mendapat manfaat berupa kesempatan untuk melakukan penyimpanan maupun investasi yang lebih luas, dengan return yang lebih baik dari lembaga keuangan. Memiliki kewajiban untuk melaporkan aset kepada otoritas pajak terkait," ungkap Muliaman. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengatakan, sesuai dengan perkembangan perekonomian dunia yang tidak mengenal batas, pertukaran aset dalam perekonomian sudah semakin cepat. Sehingga dibutuhkan pertukaran informasi untuk menghindari penghindaran dan penggelapan pajak dengan saling membuka data. "Sebagaimana diketahui, perkembangan ekonomi dunia yang sudah tidak mengenal batas lagi, pertukaran aset dalam perekonomian sudah semakin cepat, negara yang memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah dan return yang menjanjikan tentunya akan menarik sejumlah investor dari negara lain untuk menyimpan dananya dalam jumlah yang tidak sedikit," ujar Muliaman di Hotel JW Luwansa, Jakarta, Kamis (3/3). Automatic Exchange of Information (AEOI) atau pertukaran informasi perpajakan secara otomatis antar negara akan efektif berlaku pada 2018 mendatang. Pada saat itu, seluruh negara yang berkomitmen termasuk Indonesia secara resmi akan melakukan pertukaran informasi perpajakan antar negara. Marak Penggelapan Pajak, Pemerintah Intip Rekening Nasabah | PT Kontak Perkasa Futures Cabang BalikpapanMuliaman mengaku saat ini, banyak masyarakat memiliki kesempatan untuk berinvestasi di luar negeri, namun kesempatan tersebut malah disalahgunakan oleh beberapa oknum sebagai celah melakukan penghindaran dan penggelapan. Atas hal tersebut, pemerintah Amerika Serikat, juga mengeluarkan aturan mengenai pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Foreign Account Tax Compliance/FATCA) pada Maret 2010. Aturan tersebut dibuat berdasarkan suatu perjanjian bilateral antara AS, dengan negara-negara di dunia untuk mencari warga negara AS, yang melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. Hal ini pun akhirnya diikuti oleh negara-negara anggota G20, untuk menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI). "Penerapan FATCA telah menggerakkan pemimpin negara yang tergabung dalam G20, untuk menerapkan sebuah penyusunan standar kebijakan yang bertujuan mengurangi penghindaran pajak," tuturnya. Muliaman mengaku saat ini, banyak masyarakat memiliki kesempatan untuk berinvestasi di luar negeri, namun kesempatan tersebut malah disalahgunakan oleh beberapa oknum sebagai celah melakukan penghindaran dan penggelapan. Atas hal tersebut, pemerintah Amerika Serikat, juga mengeluarkan aturan mengenai pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Foreign Account Tax Compliance/FATCA) pada Maret 2010. Aturan tersebut dibuat berdasarkan suatu perjanjian bilateral antara AS, dengan negara-negara di dunia untuk mencari warga negara AS, yang melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. Hal ini pun akhirnya diikuti oleh negara-negara anggota G20, untuk menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI). "Penerapan FATCA telah menggerakkan pemimpin negara yang tergabung dalam G20, untuk menerapkan sebuah penyusunan standar kebijakan yang bertujuan mengurangi penghindaran pajak," tuturnya. Era globalisasi menjadikan perkembangan perekonomian dunia tidak mengenal batas. Saat ini, pertukaran aset dalam perekonomian sudah semakin cepat, dan negara berlomba-lomba untuk menarik masuk investasi dari berbagai belahan dunia. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengungkapkan, atas hal tersebut pemerintah kini mulai mengimplementasikan pertukaran informasi perpajakan, guna mencegah masyarakat melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. ( Baca : Per Jumat, Harga Emas Antam Lebih Murah Rp 3.000 Per Gram ) OJK: Buka Data Nasabah Bank Demi Hindari Penggelapan Pajak | PT Kontak Perkasa Futures Cabang BalikpapanNamun, lanjut Muliaman, kesempatan untuk berinvestasi di luar negeri juga dijadikan celah oleh sejumlah oknum untuk melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. Akibatnya, pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan aturan mengenai pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Foreign Account Tax Compliance/FATCA) pada Maret 2010. Aturan tersebut dibuat berdasarkan suatu perjanjian bilateral antara AS dengan negara-negara di dunia untuk mencari warga negara AS yang melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. Hal ini pun akhirnya diikuti negara-negara anggota G20, untuk menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI). "Penerapan FATCA telah menggerakkan pemimpin negara yang tergabung dalam G20 untuk menerapkan sebuah penyusunan standar kebijakan yang bertujuan mengurangi penghindaran pajak," tutur dia. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengungkapkan, globalisasi menjadikan perkembangan ekonomi dunia tidak mengenal batas lagi. Pertukaran aset dalam perekonomian sudah semakin cepat, dan negara berlomba-lomba untuk menarik masuk investasi dari berbagai belahan dunia. "Investor selain mendapat manfaat berupa kesempatan melakukan penyimpanan maupun investasi lebih luas, dengan return yang lebih baik dari lembaga keuangan, di sisi lain juga memiliki kewajiban untuk melaporkan aset kepada otoritas pajak terkait," katanya dalam acara Seminar Nasional "Komitmen Indonesia atas Implementasi AEoI tahun 2018" di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (3/3/2017). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan, rencana pemerintah untuk mengimplementasikan pertukaran informasi perpajakan, agar tidak ada lagi masyarakat di dunia yang mencoba melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. Nantinya, otoritas pajak terkait akan membuka data masyarakat yang ada di perbankan untuk melacak aset dan harta yang mereka miliki. PT Kontak Perkasa Categories All Program tax amnesty yang memasuki bulan terkahir, terus digenjot | PT Kontak Perkasa Futures Cabang BalikpapanAgus Pambagyo, pengamat kebijakan publik bilang, sejumlah langkah pemerintah untuk menutup celah pengemplang pajak, dengan melakukan pertukaran informasi keuangan dengan pelbagai pihak, layak diacungi jempol. Pasalnya dia bilang untuk mengejar pajak, pemerintah mesti tegas dan pukul rata. “Iya kalau buat pajak ya memang perlu enforcement, harus gitu,” kata Agus. Dia bilang pemerintah boleh saja mengejar pajak kalangan kecil hingga kaya raya. Pokoknya kata Agus harus diterapkan kepatuhan pajak dari mulai wajib pajak dengan harta minim hingga wajib pajak kaya raya. “Kalau yang wajib pajak kecil melanggar juga ya kejar juga. Mengejar wajib pajak tidak boleh pilih-pilih yang kaya saja,” cetus Agus. Kata Hestu Yoga, DJP juga tengah mengincar wajib pajak baru alias wajib pajak yang belum punya NPWP. Dia bilang, DJP sudah punya data wajib pajak baru tanpa NPWP itu. Namun sayangnya dia belum bisa menyampaikan berapa potensi wajib pajak baru. “Kami juga sudah punya daftar data wajib pajak yang tidak punya NPWP. Setelah tax amnesty, jika para calon wajib pajak itu tidak melapor, maka kami akan tindak lanjuti berdasarkan UU Pasal 18,”kata Hestu Yoga. Ancaman hukuman berdasarkan UU pasal 18 yang didengungkan DJP itu kata Hestu Yoga bukanlah sebagai ancaman menebar terror bagi wajib pajak. Dia bilang, DJP hanya melaksanakan perundang-undangan yang berlaku. “Kami hanya konsisten melaksanakan Undang-Undang Tax Amnesty ataupun UU Pajak dimana memang ada hal-hal terkait konsekuensi baik dalam bentuk sanksi pidana maupun denda bagi yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik,”pungkas Hestu Yoga. Namun tahun ini DJP yang dibebani pertumbuhan target penerimaan pajak sebesar 18, 23% harus terus menggenjot pendapatan negara ini. “Jadi kami masih harus cari 8% lagi, itu kami harapkan salah satunya dari tambahan hasil tax amnesty,” kata Yon pada awak media, Kamis (2/3). Pemerintah yang terus lakukan pencegahan kebocoran pajak dengan ancaman Pasal 18 Undang-undang (UU) Tax Amnesty kepada Wajib Pajak yang tidak ikut pengampunan pajak. Dan yang untuk yang sudah ikut Tax Amnesty, DJP juga akan terus memantau kepatuhan para Wajib Pajak tersebut. “Kami minta mulai sekrang wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty, setelah dapat pengampunan, harus jadi WP yang baik. Ini akan dalam pengawasan, pembinaan untuk punya komitmen,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama. Hasil ini kata Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal memang bisa mendongkrak pendapatan pajak dari pelbagi sektor. Buktinya kata Yon, sampai dengan saat ini pertumbuhan pendapatan pajak year to date bisa tumbuh 10%. Program pengampunan pajak atau tax amnesty yang memasuki bulan terkahir, terus digenjot. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sampai dengan akhir Feburai 2017, sudah ada 691.000 Wajib Pajak yang mengikuti tax amnesty, namun hal itu dirasa belum memuaskan. Jumlah tersebut, menurut DJP wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak baru 6% dari keseluruhan wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak. Artinya, masih ada 94% wajib pajak yang belum ikut amnesti pajak. Dua Kewajiban Tambahan bagi Peserta Amnesti Pajak | PT Kontak Perkasa Futures Cabang BalikpapanAdapun peserta Amnesti Pajak yang menolak melaksanakan kewajiban tersebut menghadapi risiko pengenaan pajak dengan tarif normal (hingga 30 persen) atas harta bersih tambahan yang telah diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta, beserta sanksi administrasi dua persen per bulan (maksimal 24 bulan). Selain kewajiban sebagai peserta Amnesti Pajak, para Wajib Pajak juga diimbau untuk melaksanakan kewajiban perpajakan rutin dengan benar dan teratur termasuk membayar dan melaporkan pajak melalui penyampaian SPT Tahunan PPh. "Termasuk yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh adalah seluruh penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak baik dari dalam maupun dari luar negeri dan juga informasi harta yang dimiliki Wajib Pajak pada akhir tahun pajak bersangkutan," pungkas dia. Ditjen Pajak juga mengingatkan seluruh masyarakat/Wajib Pajak bahwa era keterbukaan informasi dan berlakunya Automatic Exchange of Information di mana data keuangan dari 100 negara di seluruh dunia akan dibuka untuk tujuan perpajakan termasuk data perbankan, pasar modal dan industri keuangan lainnya di Indonesia. Bagi WP yang melakukan deklarasi harta dalam negeri dilarang untuk tidak mengalihkan harta tersebut keluar dari Indonesia untuk jangka waktu paling singkat tiga tahun sejak menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak. "Baik harta yang direpat maupun harta yang sudah ada di DN. Ketika direpat itu tiga tahun sejak dialihkan ke Indonesia. Deklarasi DN tiga tahun sejak diterbitkannya surat keterangan," ungkapnya. Sementara itu, terkait Pelaporan Berkala Harta Tambahan, WP yang telah ikut Amnesti Pajak diwajibkan melaporkan status penempatan harta tambahan yang dialihkan ke dan/atau yang berada di Indonesia. Laporan disampaikan paling lambat pada batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan setiap tahun hingga tiga tahun dan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar baik secara langsung, melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, melalui perusahaan jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat atau melalui saluran lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. ( Baca : Pengungkapan Harta Tax Amnesty Tembus Rp 4.425 Triliun ) Yoga menuturkan, bagi WP yang menyatakan repatriasi, terdapat kewajiban untuk mengalihkan harta dari luar ke dalam negeri dan menempatkan dana tersebut dalam instrumen investasi sesuai ketentuan yang berlaku. Penempatan dana dalam instrument investasi di Indonesia ini berlaku paling kurang tiga tahun sejak harta dialihkan ke Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mensyaratkan dua kewajiban tambahan bagi wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amensty). Kewajiban tersebut berupa pengalihan atau Investasi Harta dan Pelaporan Berkala Harta Tambahan. "Mengenai pelaporan berkala harta tambahan dan laporan pengalihan. Ada holding period," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama di Gedung Juanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 2 Maret 2017. Pengungkapan Harta Tax Amnesty Tembus Rp 4.425 Triliun | PT Kontak Perkasa Futures Cabang BalikpapanLalu, jika WP tidak menanggapi dalam 14 hari kerja, harta bersih tambahan dalam SPH dianggap penghasilan tahun pajak 2016 dan dikenai tarif sesuai UU PPh dan sanksi administrasi. Untuk sanksinya bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan atau 2 tahun sejak 1 Januari 2017 sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak (SKP). Dana repatriasi wajib diinvestasikan di dalam negeri minimal 3 tahun. Untuk deklarasi dalam negeri, tidak diperbolehkan mengalihkan dan menginvestasikan harta keluar negeri, dalam jangka waktu minimal tiga tahun sejat diterbitkannya surat keterangan. "Intinya menjaga iklim harta stay di sini, baik repatriasi luar negeri maupun yang sudah ada," kata Hestu. Jika langkah lanjutan ini tidak dijalankan, maka Ditjen Pajak akan mengirimkan surat peringatan kepada WP paling cepat 1 bulan setelah batas akhir periode penyampaian SPH. Sedangkan bagi wajib pajak peserta tax amnesty dengan tarif tebusan 5%, repatriasi dilakukan paling lambat sebelum 31 Maret 2017. "Jadi yang ikut tax amnesty periode 1 dan 2 mereka harus melaporkan paling lambat 31 Maret 2017, realisasinya 31 Maret, itu ada di PMK, paling lambat batasan SPT, dan itu dilakukan setiap tahun sampai dengan 3 tahun," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, di Kementerian Keuangan, Kamis (2/3/2017). Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, hingga 2 Maret 2017 dana repatriasi tax amnesty mencapai Rp 144,71 triliun. Sedangkan untuk deklarasi luar negeri mencapai Rp 1.016,99 triliun, dan deklarasi dalam negeri mencapai Rp 3.264,05 triliun. Mengutip data Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (2/3/2017), bagi peserta yang melakukan repatriasi maka ada kewajiban lanjutan. Batas waktu pengalihan harta ke dalam negeri (repatriasi) harus dilakukan sebelum 31 Desember 2016 bagi pengguna tarif tebusan 2% dan 3%. Kontak Perkasa Futures Categories All Salah satu kendala dari pengelolaan perkebunan Indonesia saat ini adalah sudah terlalu tuanya tanaman yang ada | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Plz. MareinArtinya separuh dulu. Separuh kebun masing-masing, tapi bibitnya harus yang betul, supaya produktivitas meningkat 2-3 kali lipat. Karena kalau separuh diremajakan, berarti nanti anda akan hasilkan jumlah yang sama dengan lahan sama. Di sini peran pemerintah jadi besar," ucap Darmin. Hal ini sendiri telah cukup lama dirancang oleh pemerintah, namun adanya kendala politik dan keamanan yang terjadi ternyata membuat penanganan ini kerap tertunda. "Oleh karena itu, kita betul-betul menghadapi tantangan bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Karena ini sudah terlambat jauh sekali. Kalau ditelusuri ke belakang, sejak 1990an, kita harusnya sudah melakukan peremajaan. Tapi berbagai peristiwa politik, keamanan dan sebagainya membuat ini selalu tertunda," pungkasnya. Oleh karena itu tantangan terbesar saat ini adalah tanaman yang sudah terlanjur tua-tua, dengan bibit yang tak terlalu bagus sehingga perlu peremajaan," katanya saat membuka launching acara World Plantation Conferences and Exhibition di kantornya, Jakarta, Kamis (2/3/2017). Darmin berujar, di dalam melakukan peremajaan inilah pemerintah perlu mengambil peranan. Menurutnya tidak seluruhnya harus ditanggung oleh APBN, karena tanggung jawab pemerintah tidak hanya berada di sektor itu saja. Namun perlu adanya pengawasan agar petani bisa melakukan penanaman secara bertahap, tidak sekaligus. ( Baca : Menko Darmin Sebut Sektor Perkebunan Belum Pulih dari Krisis ) Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan salah satu kendala dari pengelolaan perkebunan Indonesia saat ini adalah sudah terlalu tuanya tanaman yang ada. Tanaman yang sudah terlalu tua ini membuat produktivitas perkebunan Indonesia pun menurun. Padahal perkebunan merupakan tanaman jangka panjang yang memerlukan waktu cukup lama untuk menuai hasil panennya. Hal ini membuat perkebunan Indonesia saat ini masih mayoritas bersifat kerakyatan yang skala kecil dan belum dapat berkembang besar. "Oleh karena itu tantangan terbesar saat ini adalah tanaman yang Sejak Merdeka, Indonesia Belum Bangun Mekanisme Strategi Sektor Perkebunan | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Plz. MareinKetiga, tentu saja adalah pasca-menghasilkan. Kita terus terang sjaa, selama puluhan tahun ini masih terlalu banyak andalkan ekspor mentah-mentah. Sudah harga dan nilai tambah tidak bagus," jelas dia. Ia melanjutkan, seperti komoditas kayu manis. Indonesia tidak bisa melakukan standardisasi kayu manis. Padahal hampir 70 persen kebutuhan kayu manis dunia berasal dari Indonesia. Akhirnya, secara mentah-mentah kayu manis diekspor ke Singapura. Kemudian Singapura mengolahnya dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi. "Kalau di Indonesia, kayu manis dijemur biasa, tapi perlu Singapura yang standardidasi. Setelah itu dia bikin standar dan merek. Harga naik tiga kali lipat dari yang kita jual," pungkas dia. Kita harus ubah paradigma kita soal ini. Saya tidak percaya rakyat menunggu bagi-bagi bibit. Mereka bisa beli, walaupun kalau tidak penuh komersial, bisa subsidi pemerintah," sebut dia. Ketiga adalah sisi pemasaran. Ini menjadi poin penting karena hasil perkebunan juga harus dijual. Namun yang ditekankannya saat ini Indonesia masih mengandalkan ekspor hasil kebun mentahan tanpa diolah. Hal itu menurutnya justru menurunkan nilainya. Yang harus menjadi konsentrasi saat ini adalah bagaimana membangun mekansisme dan strategi agar sektor perkebunan ini berkembang. Darmin menyebutkan, pertama yang harus didorong dan dimaksimalkan adalah pembibitannya. Tanpa bibit yang berkualitas hasil perkebunan juga tidak akan maksimal. Kedua, terkait dengan pendanaan. Pendanaan tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata. Beban bisa dipikul dari semua pihak yaitu petani, pekebun, dan pemerintah. Darmin menjelaskan, kebanyakan dari para pekebun di Indonesia hanya terpaku pada pemberian program pemerintah untuk berkembang. Padahal, jika mengandalkan proyek dari pemerintah, negeri ini tidak akan sanggup. "Terus terang kita terjebak dengan semuanya harus program pemerintah. Harus pakai proyek pemerintah. Negeri ini tidak akan sanggup dengan itu," ujar dia. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sejak merdeka, Indonesia belum bisa membangun mekanisme strategi dan sinergi dalam sektor perkebunan. Selama ini, sektor perkebunan Indonesia masih dinilai sangat standar dan masih sebatas skala usaha kerakyatan saja. "Kelihatannya, kita sejak merdeka pun belum berhasil membangun satu mekanisme dan sinergi dalam perekonomian kita. Sehingga yang terjadi adalah perkebunan itu kental dengan standar dan skala usaha rakyat," kata Darmin di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis 2 Maret 2017. Menko Darmin sebut sektor perkebunan RI belum miliki rencana matang | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Plz. MareinSelanjutnya adalah pasca-menghasilkan. Kita terus terang saja, selama puluhan tahun ini masih terlalu banyak andalkan ekspor mentah-mentah. Sudah harga dan nilai tambah tidak bagus," imbuhnya. Kendati demikian, ada beberapa subsektor perkebunan sudah mulai membaik seperti kelapa sawit dan karet. "Beberapa komoditi perkebunan yang sangat didrive oleh konsumsi karena dia terkait erat dengan pangan, maka sebetulnya tidak merosot sejauh hasil produk perkebunan yang merupakan bahan mentah untuk industri secara umum bukan pangan," pungkasnya. Darmin menegaskan saat ini Indonesia masih mengalami krisis perkebunan. Untuk itu, perlu ada mekanisme dan sinergi yang tepat di dalam perekonomian nasional. "Tanpa kelembagaan dan mekanisme yang menghasilkan bibit yang baik, perkembangan perkebunan tidak dapat berkembang dengan pesat. pemerintah memiliki peranan untuk membentuk standar pembibitan yang baik," katanya. Kemudian, Darmin meminta agar petani lebih kreatif dalam hal pemasaran. Namun, saat ini Indonesia masih mengandalkan ekspor hasil kebun mentahan tanpa diolah dan ini yang justru menurunkan nilainya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sampai saat ini Indonesia belum membangun mekanisme strategi dan sinergi dalam sektor perkebunan. Bahkan, sejak Indonesia merdeka belum ada perencanaan yang matang di sektor perkebunan. "Namun, memang ada satu hal yang perlu ditandai mengenai komoditas perkebunan ini. kelihatannya, kita sejak merdeka pun belum berhasil membangun satu mekanisme dan sinergi dalam perekonomian kita. Sehingga yang terjadi adalah perkebunan itu kental dengan standar dan skala usaha rakyat," ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Kamis (2/3). Kontak Perkasa Futures Categories All Masalah disparitas pendapatan merupakan tantangan terbesar pemerintah dalam pencapaian bauran energi 23 persen | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Plz. Marein"Mengenai bauran energi, pemerintah masih di usahakan 23 persen di 2025. Presiden sudah mengatakan misalnya penggunaan semua bauran energi pemerintah di cop 21. Tantangannya apa? Yang pertama itu adalah disparitas pendapatan di Indonesia," ungkap Jonan di Hotel JW Luwansa, Jakarta, Kamis (2/3). Masalah disparitas pendapatan merupakan tantangan terbesar pemerintah dalam pencapaian bauran energi 23 persen. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat. "Komitmen pemerintah tinggi, tapi kalau untuk semua harga tentu sulit. Banyak saudara kita yang daya belinya belum tentu sama dengan kita. Tantangan tentang disparitas penghasilan menjadi satu tantangan yg besar," ungkap Jonan. Pemerintah menargetkan pencapaian bauran energi nasional pada tahun 2025 paling sedikit 23 persen dan tahun 2050 paling sedikit 31 persen. Hal tersebut sesuai dengan PP No. 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional dan peran energi baru dan terbarukan (EBT). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan pencapaian bauran energi 23 persen pada tahun 2025, masih memiliki beberapa tantangan. Di antaranya disparitas pendapatan di Indonesia. Pemerintah dorong penggunaan EBT pada kendaraan listrik | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Plz. Marein"Nanti kalau teknisnya saya bisa Bicarakan dengan Menteri Perhubungan. Saya kasih contoh teknisnya begini, di UU LLAJ itu bukan UU nya kepolisian tapi itu UU Perhubungan. Jadi Polisi melaksanakan apa yang dibuat sebagai bentuk Peraturan Menteri Perhubungan. Contoh ya, STNK itu berdasarkan cc, jadi 1000 cc, 998 cc. Nah, Kalau mobil listrik enggak pakai cc, nah ini harus cari cara ini," ujar Jonan. Selain itu, Jonan menambahkan penerapan kendaraan listrik dapat mengurangi emisi gas buang. "Nah ini pilihan, pilihan bagaimana memproduksi kendaraan listrik itu bisa dipakai di tempat tempat yang padat atau polusinya tinggi. Sehingga bisa mengurangi emisi gas buang," ungkapnya. "Soal transportasi, saya mendapatkan masukan dari stakeholder tentang cara bagaimana kendaraan listrik itu bisa mulai digunakan di Indonesia dengan harga yang kompetitif," ujar Jonan, di Hotel JW Luwansa, Jakarta, Kamis (2/3). Namun, Kementerian ESDM masih harus melakukan koordinasi dengan Kementerian perhubungan mengenai penerapan ini. Sebab, banyak aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih mengganjal keinginan tersebut. Pemerintah tengah gencar mendorong pencapaian bauran energi nasional sekitar 23 persen pada tahun 2025. Salah satu langkah yang dilakukan dengan mengkampanyekan penggunaan EBT di sektor ketenagalistrikan hingga transportasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mencontohkan penggunaan EBT dalam transportasi dapat diimplementasi pada kendaraan listrik. Dengan menerapkan penggunaan EBT pada kendaraan listrik dapat memperoleh harga yang kompetitif. ( Baca : Ada Perkembangan Teknologi, Seharusnya Harga Listrik EBT Makin Murah ) Menteri Jonan Paparkan Tantangan Pengembangan EBT | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Plz. Marein"Kalau diharapkan EBT diterapkan at any cost, jawaban saya sangat sulit. Tantangan terbesarnya adalah mengenai disparitas penghasilan atau yang saya katakan itu affordability disparity," terangnya dalam Dialog Energi 2017 di Hotel Luwansa, Jakarta, Kamis (2/3/2017). Jonan mengatakan, realisasi EBT harus menyeimbangkan tiga kepentingan, meliputi pihak pengusaha, bauran energi, dan masyarakat. Namun, dari tiga komponen itu, Jonan menekankan faktor keterjangkauan masyarakat terhadap EBT. "Apakah ini kelompok yang akan ditinggal demi bauran energi, jawaban Pemerintah tidak. Affordability jadi pertimbangan yang sangat besar," pungkasnya. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, tantangan terbesar dalam penerapan EBT adalah disparitas penghasilan. Harga jual dari produk EBT diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh komponen masyarakat. Sesuai PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, peran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Nasional ditargetkan paling sedikit 23% tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050. PT Kontak Perkasa Categories All Kontrak Baru PTPP hingga 2016 Mencapai Rp 32,6 Triliun | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Plz. MareinAdapun aset perseroan pada 2016 naik menjadi Rp 31,2 triliun atau tumbuh 63 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 19,5 triliun. "Kenaikan aset tersebut karena perseroan telah melakukan aksi korporasi yaitu rights issue dengan total dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 4,41 triliun," imbuh Agus. Hasil dari rights issue tersebut hingga saat ini sudah terpakai sebesar 5 persen atau sekitar Rp 220,5 miliar yang digunakan untuk menambah modal sejumlah proyek jalan tol. "Antara lain tol Manado-Bitung, Pandaan-Malang, dan Samarinda-Balikpapan," kata Agus. Kami sangat optimistis laba bersih tahun 2017 dapat tumbuh sekitar 40-50 persen dibandingkan perolehan laba bersih 2016," kata Agus di Jakarta, Rabu (1/3/2017). Pada tahun 2016, PTPP mencatatkan laba bersih yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 1,02 triliun, atau naik 38,3 persen dibandingkan laba bersih tahun 2015 yang sebesar Rp 740,2 miliar. Direktur Keuangan PTPP Agus Purbianto menuturkan, perseroan juga menargetkan pendapatan (revenue) tahun 2017 sebesar Rp 25 triliun atau tumbuh sekitar 40-50 persen dibandingkan realisasi revenue tahun 2016, sekitar Rp 16,5 triliun. Direktur Keuangan PTPP Agus Purbianto menuturkan, perseroan juga menargetkan pendapatan (revenue) tahun 2017 sebesar Rp 25 triliun atau tumbuh sekitar 40-50 persen dibandingkan realisasi revenue tahun 2016, sekitar Rp 16,5 triliun. ( Baca : IHSG Dibuka Meroket, Bursa Jepang Melompat 1,2% ) PT PP Bagikan Dividen Rp 306 M | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Plz. Marein"Setelah nanti disetujui (Kementerian BUMN), kami akan langsung menggelar RUPST," tambahnya. Dengan pay out ratio dividen yang diusulkan sebesar 30% dari laba 2016, maka dividen yang dibagikan tahun ini bakal lebih besar dari tahun 2015, di mana perseroan melepas dividen 20% dari laba atau senilai Rp 148,06 miliar (Rp 30,58 per lembar saham). Tahun ini, perseroan sendiri menargetkan revenue atau pendapatan sekitar Rp 25 triliun atau tumbuh sekitar 40-50% dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2016 sekitar Rp 16,5 triliun. Dengan target tersebut, Perseroan optimistis laba bersih tahun 2017 dapat tumbuh sekitar 40%-50% dibandingkan dengan perolehan laba bersih 2016. "Dividen 30% dari laba tahun ini. Kami sudah usulkan ke pemerintah, Kementerian BUMN," katanya. PT PP sendiri mencatatkan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2016 sebesar Rp 1,02 triliun. Jumlah ini meningkat sekitar 38,3% dibandingkan laba bersih di tahun 2015 sebesar sekitar Rp 740,2 miliar. Agus mengatakan, dividen tersebut bakal segera dibagikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) digelar. PT PP (Persero) Tbk segera membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2016 senilai 30% dari total laba bersih perseroan tahun 2016 yang sebesar Rp 1,02 triliun. Dengan kata lain, nilai total dividen yang akan dibagikan mencapai Rp 306 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Keuangan Perseroan, Agus Purbianto dalam jumpa pers di Restoran Penang Bistro, Jakarta, Rabu (1/3/2017). PTPP akan Lepas Saham 3 Anak Usahanya Tahun Ini | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Plz. MareinHal yang sama juga dilakukan untuk PP Urban. Perseroan akan melepas sekitar 35% saham anak usahanya di bidang konstruksi gedung tersebut, dan menargetkan IPO pada kuartal III 2017. Sedangkan PP Energi diproyeksi IPO pada kuartal IV 2017 karena masih mengakuisisi beberapa perusahaan. Selain rencana aksi korporasi tersebut, Perseroan juga terus berupaya untuk menciptakan Iandasan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan dalam beberapa tahun mendatang untuk menjadi perusahaan konstruksi bertaraf ASEAN Class Company. "Soal IPO tiga anak usaha itu, memang orang menganggap itu rencana yang ambisius, tapi kita optmistis untuk mencapainya. Dan semoga cita-cita dari direksi kita untuk menjadi terbesar dan terkemuka di kontraktor Asean class company bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi," pungkasnya. Saat ini, PP Peralatan tengah melakukan berbagai persiapan untuk menjalankan aksi korporasinya tersebut, salah satunya mengakuisisi beberapa perusahaan senilai Rp 1 triliun. Hal ini dilakukan untuk menciptakan nilai tambah yang optimal bagi pemegang saham. Adapun jumlah saham yang akan dilepas adalah sebesar 35%. "PP Peralatan kami sangat optimistis akan terealisasi segera. Ini untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Kira-kira PP Peralatan kita akan announce di kuartal II 2017," katanya dalam jumpa pers di Restoran Penang Bistro, Jakarta, Kamis (1/3/2017). Setelah sukses melaksanakan Initial Public Offering (IPO) anak usahanya di bidang properti, PT PP Properti Tbk, pada 2015 lalu, PT PP (Persero) berencana melaksanakan IPO untuk tiga entitas anak pada tahun 2017, yaitu PT PP Peralatan, PT PP Urban dan PT PP Energi. Direktur Keuangan Perseroan, Agus Purbianto, mengatakan entitas anak Perseroan yang pertama kali ditargetkan untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham adalah PT PP Peralatan. PT Kontak Perkasa Futures Categories All |
Official Website
PT Kontak Perkasa Futures Profil Perusahaan Legalitas Badan Regulasi Fasilitas dan Layanan Archives
May 2017
Categories
All
Networks
|